KONFLIK KAMBOJA
Nama Kelompok :
1.
Muhammad
Ichbal (21)
2.
Muhammad
Irfaan Yolanda (22)
3.
Nurun
Nubuwati (23)
4.
Puspasari
Wahyu Nugraheni (24)
XII
IPS 2
Kamboja atau
Kampuchea merupakan negara di Asia Tenggara yang semula berbentuk Kerajaan di
bawah kekuasaan Dinasti Khmer di Semenanjung Indo-China antara Abad Ke-11 dan
Abad Ke-14. Rakyat Kamboja biasanya dikenal dengan sebutan Cambodian atau
Khmer, yang mengacu pada etnis Khmer di negara tersebut.
Kamboja
menghebohkan dunia ketika komunis radikal Khmer Merah di
bawah pimpinan Pol Pot berkuasa pada tahun 1975. Saat itu, Pol Pot
memproklamirkan Kamboja sebagai sebuah negara baru. Ia menyebut tahun 1975
sebagai “Year Zero”. Segala sesuatunya ingin dibangun dari titik nol. Tanggal
17 April 1975 dinyatakan sebagai Hari Pembebasan (Liberation Day) dari rezim
Lon Nol yang buruk dan korup. Ternyata, pembebasan yang dijanjikan Pol Pot
justru merupakan awal masa kegelapan bagi rakyat Kamboja. Pada periode
1975-1979, 1,5 hingga 2 juta penduduk atau sekitar 20% dari jumlah populasi
dari 7-8 juta penduduk tewas dibantai oleh rezim Khmer Merah dalam rangka
revolusi ekstrimis agraris. Khmer Merah merupakan Partai Komunis Kamboja pimpinan
Pol Pot yang memerintah Kamboja 1976-1979.
Tindakan genosida yang dilakukan oleh rezim Khmer Merah merupakan titik
klimaks dari konflik yang dialami Kamboja sejak memperoleh kemerdekaan dari
Perancis pada tanggal 9 November 1953. Khmer Merah menduduki tampuk kekuasaan
setelah berhasil menggulingkan Republik Khmer Lon Nol pada 17 April 1975.
Republik Khmer Lon Nol yang beraliran kapitalis pro-AS menjadikan Kamboja
berada dibawah hegemoni AS untuk melawan Vietnam Utara.
Akan tetapi, Angkatan darat dan armada laut Amerika Serikat justru
mengubah Kamboja menjadi medan pertempuran dalam rangka melawan komunisme
Vietnam Utara. Lebih dari 100.000 penduduk sipil Kamboja tewas akibat petaka
yang dijatuhkan pesawat pembom Amerika B-52. Pada akhirnya, pemerintahan Lon
Nol kehilangan dukungan dari rakyatnya yang mengakibatkan destabilitasi ekonomi
dan militer di Kamboja dan gelombang dukungan terhadap Pol Pot.
Pada 17 April 1975, Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot berhasil
menggulingkan kekuasaan dan menjadi pemimpin Kamboja. Hanya dalam beberapa hari
saja, rezim baru ini telah menghukum mati sejumlah besar rakyat Kamboja yang
tadinya bergabung dengan rezim Lon Nol. Penduduk Phnom Phen dan juga penduduk
di provinsi lain terpaksa keluar dari kota dan pindah ke daerah-daerah
penampungan. Phnom Phen menjadi kota mati. Seluruh perekonomian di seluruh
negeri berubah di bawah garis keras komunis, Uang hilang dari peredaran. Akibat
dari semua itu adalah terjadinya kelaparan dan wabah penyakit di daerah
tersebut.
Selama 44 bulan berikutnya, jutaan orang Kamboja menjadi korban teror
dari Khmer Merah. Para pengungsi yang berhasil lari ke Thailand menceritakan
kekejaman kelompok ini yang antara lain menghukum mati anak-anak hanya karena
mereka tidak lahir dari keluarga petani. Selain itu orang-orang keturunan
Vietnam dan Cina juga turut diteror dan dibunuh. Siapa saja yang disangka
sebagai orang yang berpendidikan, atau menjadi angota dari keluarga pedagang
pasti dibunuh dengan cara dipukul sampai mati, bukan dengan ditembak dengan
dalih untuk menghemat amunisi.
Pada bulan Agustus 1976, Pol Pot menjalankan Rencana Empat Tahun untuk
meningkatkan produksi pertanian sebagai produk ekspor melalui industrialisasi
pertanian dan pengembangan industri ringan beragam. Khmer Merah menjadikan
seluruh penduduk sebagai buruh budak paksa pada proyek pertanian besar-besaran
yang diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi.
Pada masa pemerintahan Pol Pot, sekitar
20% rakyat Kamboja tewas akibat kebijakan utopis Pol Pot. Disamping itu,
kebijakan tersebut menyebabkan rakyat Kamboja telah kehilangan rasa
moralitasnya hingga mengubah karakter budaya Kamboja secara signifikan karena
meraka hanya diwajibkan patuh terhadap pemerintah.
Masa empat tahun Pol Pot dan Khmer Merahnya berkuasa di Kamboja, adalah
masa yang membuat seluruh dunia geger. Khmer Merah berupaya mentransformasi
Kamboja menjadi sebuah negara Maois dengan konsep agrarianisme. Rezim Khmer
juga menyatakan, tahun kedatangan mereka sebagai “Tahun Nol” (Year Zero). Mata
uang, dihapuskan. Pelayanan pos, dihentikan. Kamboja diputus hubungannya dengan
luar negeri. Hukum Kamboja juga dihapuskan. Rezim Khmer Merah dalam kurun waktu
tersebut diperkirakan telah membantai sekitar dua juta orang Kamboja.
Ada sekitar 343 “ladang pembantaian” yang
tersebar di seluruh wilayah Kamboja. Choeung Ek adalah “ladang pembantaian”
paling terkenal. Di sini, sebagian besar korban yang dieksekusi adalah para
intelektual dari Phnom Penh, yang di antaranya adalah: mantan Menteri Informasi
Hou Nim, profesor ilmu hukum Phorng Ton, serta sembilan warga Barat termasuk
David Lioy Scott dari Australia. Sebelum dibunuh, sebagian besar mereka
didokumentasikan dan diinterogasi di kamp penyiksaan Tuol Sleng.
Di “ladang pembantaian” ini, para
intelektual diinterogasi agar menyebutkan kerabat atau sejawat sesama
intelektual. Satu orang harus menyebutkan 15 nama orang berpendidikan yang
lain. Jika tidak menjawab, mereka akan disiksa. Kuku-kuku jari mereka akan
dicabut, lantas direndam cairan alkohol. Mereka juga disiksa dengan cara
ditenggelamkan ke bak air atau disetrum. Kepedihan terutama dirasakan kaum
perempuan karena kerap diperkosa saat diinterogasi.
Pada tanggal 25 Desember 1978, setelah beberapa pelanggaran terjadi di
perbatasan antara Kamboja dan Vietnam, tentara Vietnam menginvasi Kamboja.
Tanggal 7 Januari 1979, pasukan Vietnam menduduki Phnom Penh dan menggulingkan
pemerintahan Pol Pot. Pemerintahan boneka lalu dibentuk di bawah pimpinan Heng
Samrin, mantan anggota Khmer Merah yang telah membelot ke Vietnam. Namun pemerintahan
baru ini tidak diakui oleh negara-negara Barat. Sementara Pol Pot dan para
pengikutnya lari ke hutan-hutan dan kembali melakukan taktik gerilya dan teror.
Tindakan keji Khmer Merah terhadap Rakyat Kamboja mendapat kecaman
keras dari masyarakat internasional yang menganggap bahwa kejahatan terhadap
kemanusiaan adalah bentuk pelanggaran HAM. Namun demikian, kegemilangan
People’s Republic of Kampuchea (PRK) melengserkan Khmer Merah dan tampil
sebagai pemimpin baru Kamboja justru mendapat kecaman dari dunia internasional.
Menanggapi reaksi keras masyarakat internasional, Vietnam
mendeklarasikan pembelaan bahwa tindakan okupasi yang dilakukannya semata-mata
dilakukan demi pembebasan rakyat Kamboja dari rezim Pol Pot yang keji.
Mayoritas masyarakat internasional menolak mengakui rezim Heng Samrin sebagai
pemerintahan yang sah di Kamboja dan masih tetap mengakui rezim Khmer Merah
sebagai pemerintahan yang sah mewakili Kamboja di forum internasional.
Invasi Vietnam dianggap sebagai tindakan
ilegal dan melanggar norma-norma internasional seperti azas untuk menentukan
hak sendiri serta kebebasan dari campur tangan pihak asing. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa secara bulat komunitas dunia menghendaki agar pasukan
atau kekuatan asing dapat segera keluar dari Kamboja.
Di bawah tekanan internasional, Vietnam akhirnya menarik tentara
pendudukan dari Kamboja. Keputusan dilakukan secara terpaksa karena adanya
sanksi ekonomi terhadap Kamboja dan pemberhentian dukungan terhadap Vietnam
oleh Uni Soviet. Dalam invasi Vietnam, pada tahun 1978 hingga 1989
mengakibatkan 65.000 tewas terbunuh, 14.000 di antaranya adalah warga sipil.
Pada tahun 1982, Tiga kelompok (faksi) yang masih bertahan di Kamboja
yaitu Khmer Merah, dan Front kemerdekaan nasional, netral, kedamaian dan kerja
sama Kamboja (FUNCINPEC) pimpinan Pangeran Sihanouk, serta Front nasional
kebebasan orang-orang Khmer yang dipimpin oleh perdana menteri yang terdahulu
yaitu Son Sann, membentuk koalisi yang bertujuan untuk memaksa keluar tentara
Vietnam. Tahun 1989, tentara Vietnam akhirnya mundur dari Kamboja.
Tahun 1992, PBB (UNTAC), mengambilalih sementara pemerintahan negara
ini. Tahun berikutnya, PBB menggelar pemilu demokratis yang dimenangkan oleh
FUNCINPEC. Faksi ini kemudian membentuk pemerintahan koalisi bersama Partai
Rakyat Kamboja (CPP) pimpinan Hun Sen.
Sekarang, Kamboja telah berkembang pesat berkat bantuan dari
negara-negara asing. Negara ini bahkan telah menggelar persidangan terhadap
seorang mantan pemimpin Khmer Merah atas dakwaan melakukan kejahatan terhadap
kemanusiaan. Rakyat di kota dan desa juga telah hidup tenang walaupun dihantui
bahaya ranjau darat yang masih banyak bertebaran di seluruh penjuru negeri.
Sumber :
0 komentar:
Posting Komentar