TUGAS SEJARAH INDONESIA PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI

TUGAS SEJARAH INDONESIA

PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI

-Tahun Pelajaran 2015/2016-

Tugas 1

Sambutan Rakyat Di Berbagai Daerah Tentang Proklamasi

            Rakyat di daerah-daerah mulanya tidak percaya bahwa Indonesia telah merdeka. Namun, setelah yakin akan kebenaran berita itu, luapan kegembiraan muncul di mana-mana. Di Jawa Tengah berita Proklamasi diterima melalui radio Domei Sementara. Oleh Syarief Sulaiman dan M.S. Mintarjo berita tersebut dibawa ke gedung Hokokai yang saat itu sedang dilaksanakan sidang di bawah pimpinan Mr. Wongso Negoro. Setelah copy teks Proklamasi dibacakan, para peserta sidang bertepuk tangan penuh gembira, kemudian secara serentak mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya.

            Berita Proklamasi kemudian disiarkan lewat radio Semarang. Masyarakat Jawa Tengah dengan cepat dapat menerima berita tersebut. Kemudian, pada tanggal 19 Agustus 1945, diadakan rapat raksasa untuk menguatkan pengumuman pengambilan kekuasaan di Semarang. Setelah itu, di daerah Brebes, Pekalongan, dan Tegal terjadi pemberontakan. Rakyat di tiga daerah tersebut menyerang para pamong praja dan pegawai pemerintah yang dianggap sebagai penyebab kesengsaraan rakyat.

            Di daerah-daerah luar Jawa berita Proklamasi terlambat diterima oleh rakyat. Hal ini disebabkan karena sarana komunikasi yang cukup sulit. Di Medan, berita Proklamasi dibawa oleh Teuku Moh. Hasan yang diangkat sebagai gubernur daerah Sumatera. Mendengar berita ini,  kemudian dipelopori oleh Achmad Tahir dibentuk Barisan Pemuda Indonesia. Pada tanggal 4 Oktober, mereka berusaha mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dan merebut senjata dari tangan Jepang.

            Di daerah-daerah lain pun melakukan penyambutan yang tidak jauh berbeda, yakni sebagai berikut:

a.       Mula-mula rakyat tidak percaya terhadap adanya berita Proklamasi.

b.      Luapan kegembiraan rakyat menyambut kemerdekaan Indonesia.

c.       Mengadakan rapat-rapat raksasa.

d.      Para pemuda membentuk angkatan muda Indonesia.

e.       Upaya pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang.

f.       Upaya merebut gedung-gedung dan kantor pemerintahan.

g.      Merebut persenjataan dari tangan Jepang.

h.      Tekad untuk tetap mempertahankan kemerdekaan.

http://chaerolriezal.blogspot.co.id/2013/06/sambutan-rakyat-di-berbagai-daerah.html

Bagaimana sikap rakyat terhadap Jepang yang masih ada di Indonesia?  Rakyat pada waktu itu melakukan tindakan yang cepat untuk merebut senjata dari tangan Jepang.

·         Semua perusahaan (kantor-kantor. pabrik, tambang, kebun, dan lain-lain) harus direbut dan dikuasai oleh rakyat Indonesia dari tangan Jepang.

·         Sementara itu rakyat juga menggerakkan masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih, pemakaian lencana merah putih, dan menggemakan pekik “Merdeka”.

·         Tak lupa juga mengucapkan semboyan “Sekali merdeka tetap merdeka” atau “Merdeka atau mati”.

·         Anak-anak sekolah membagi-bagikan bendera di jalan-jalan raya kepada pengendara mobil, sepeda, becak, dan sebagainya.

·         Pemuda Menteng 31 waktu itu menyusun berbagai organisasi sebagai laskar perjuangan. Diantaranya adalah  :

ü  Angkatan Pemuda Indonesia (API) untuk barisan pemudanya.

ü  Barisan Buruh Indonesia (BBI) untuk barisan buruhnya, serta

ü  Barisan Rakyat Indonesia (BARA) untuk kaum tani di desa-desa.

http://thirtyonenext.blogspot.co.id/2013/01/penyebaran-berita-proklamasi.html

Dukungan Rakyat terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

a. Rapat Raksasa di Lapangan Ikada
Pada tanggal 19 Agustus 1945 direncanakan akan diadakan rapat raksasa di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) dengan tujuan agar para pemimpin bangsa Indonesia dapat berbicara langsung di hadapan rakyat Indonesia. Rakyat telah siap menunggu perintah dan tugas-tugas selanjutnya dalam rangka mendukung dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Penyelenggaraan rapat raksasa di Lapangan Ikada ini dipelopori oleh kalangan pemuda. Para pemuda (khususnya yang berada di Jakarta dan sekitarnya) telah siap menerima perintah dari para pemimpin Republik Indonesia, tetapi perintah yang ditunggu itu tidak kunjung datang hingga tanggal 19 Agustus 1945. Oleh karena itu, pada tanggal 19 Agustus 1945 diperkirakan sekitar 200-300 ribu rakyat berkumpul di Lapangan Ikada. Rakyat yang terdiri atas unsur-unsur rakyat yang berasal dari Jakarta, Tange-rang, Bekasi, dan sekitarnya, serta para pemuda yang berasal dari Seinen-dan, Keibodan, Barisan Pelopor, dan BKR.
Persiapan penyelenggaraan rapat raksasa itu dilakukan secara beranting oleh organisasi pemuda, BKR, Barisan Pelopor, Pamong Desa, API, RT, pelajar dan Hisbullah. Walaupun demikian, rapat raksasa yang dilakukan di Lapangan Ikada itu mengalami banyak hambatan seperti:
1) Pada tanggal 16 Agustus 1945, Jepang mengeluarkan pernyataan yang melarang pelaksanaan rapat-rapat.
2) Adanya pro dan kontra di kalangan para menteri, mengingat bahaya yang ditimbulkan terhadap larangan dari Jepang itu.
3) Pada saat terlaksananya rapat itu, Lapangan Ikada dijaga ketat dalam radius satu kilometer oleh pasukan tank, pasukan pejalan kaki, dan tentara Jepang yang dilengkapi dengan bayonet.
Berbagai hambatan itu dapat dihadapinya dan Presiden Soekarno mengucapkan pidato singkat sebagai berikut.
"..... Sebenarnya Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan perintah untuk membatalkan rapat mi. Tetapi karena saudara-saudara memaksa, maka saya datang ke sini lengkap dengan menteri-menteri. Saya sekarang berbicara sebagai saudaramu, Bung Karno. Saya minta saudara-saudara tinggal tenang dan mengerti akan pimpinan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kalau memang saudara percaya kepada pemerintah Republik Indonesia yang akan memper¬tahankan Proklamasi Kemerdekaan ini, walaupun kami akan robek karenanya. Maka berikanlah kepercayaan itu kepada kami, dengan tunduk kepada perintah-perintah kami dan disipliner. Sesudah perintah kami ini, marilah kita sekarang pulang dengan tenang dan tentram ..."
Setelah mendengar pidato Bung Karno, rakyat berangsur-angsur pulang dengan tertib. Kemerdekaan telah rnenjadi dambaan bangsa Indonesia sejak beratus-ratus tahun yang silam, bahkan mereka siap berkorban hanya untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, rapat di Lapangan Ikada merupakan gambaran tekad bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara dari segala bentuk penjajahan dan kekuasaan bangsa asing.

b. Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX
Dalam upaya mewujudkan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat memberikan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Atas dukungannya Sri Sultan Hamengku Buwono IX memberikan pernyataan sebagai berikut.
Kami Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan:
1) Bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia;
2) Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan oleh karena itu, berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat muled saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lain kami pegang seluruhnya;
3) Bahwa hubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini.
Ngayogyakarta Hadiningrat, 28 Puasa Ehe, 1876 (1 September 1945).
Hamengku Buwono IX
Melalui pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX itu, negeri Ngayogyakarta Hadiningrat secara resmi menjadi bagian wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia dengan kedudukannya sebagai daerah istimewa. Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX itu mendapat sambutan dari seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan dukungan serta memper¬tahankan kedaulatan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.

http://suwandi-sejarah.blogspot.co.id/2010/09/peristiwa-sekitar-proklamasi.html 

Penyebaran Berita Proklamasi Kemerdekaan

Penyebaran Berita Proklamasi Kemerdekaan dan Sikap Rakyat di Berbagai Daerah

Setelah kemerdekaan diproklamirkan bukan berarti perjuangan bangsa sudah selesai, tetapi tetap berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperoleh. Sambutan meriah daerah-daerah di tanah air pasca kemerdekaan sebagai wujud kegembiraannya yang telah lama diperjuangkan ditunggu-tunggu telah tiba. Hal ini tidak terlepas dari peran para tokoh yang berjuang menyebarkan berita Proklamasi Kemerdekaan.

Berita Proklamasi yang telah meluas di Jakarta segera disebarluaskan ke seluruh wilayah Indonesia bahkan ke seluruh dunia. Penyebarluasan berita itu dilakukan melalui sarana-sarana berikut :

a.    Kantor Berita “Domei”

Pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar puku1 18.30 WIB. wartawan Kantor Berita Domei (Sekarang Kantor BeritaAntara) Syahrudin  menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Waidan B. Panelewen.  Ia segera memerintahkan kepada Markonis (petugas telekomunikasi) F. Wuz untuk menyiarkan berita tersebut tiga kali berturut-turut. Ketika Kantor Berita Domei disegel Jepang pada tanggal 20 Agustus 1945 para pemuda tersebut membuat pemancar baru di  Menteng 31 dengan kode panggilan  DJK 1.  Tokoh yang berperan antara lain:  Sutamto, Susilaharja,  dan Suhandar.

b.    Radio

Pada tanggal 17 Agustus 1945,  Syahrudin  berhasil memasuki ruang siaran radio Hoso Kanri Kyoku (sekarang RRI). Tepat puku1 19.00 teks proklamasi berhasil disiarkan, M.  Yusuf Ronodipuro, Bachtiar Lubis,  dan  Suprapto  adalah tokoh-tokoh yang berperan besar dalam menyiarkan berita proklamasi tersebut.

c.    Kawat Telepon

Adam Malik  yang waktu itu sebagai wartawan menyampaikan teks proklamasi melalui telepon kepada Asa Bafaqih  yang kemudian diteruskan kepada  Penghulu Lubis untuk mendapatkan pengesahan lolos sensor. Selanjutnya dikawatkan ke daerah-daerah.

d.    Pers

Harian “Soeara Asia”  di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 1945. Para pemuda yang berjuang lewat pers, antara lain  B.M. Diah, Sukarjo Wiryo Pranoto, Iwa Kusuma Sumantri, Ki Hajar Dewantoro, Otto Iskandardinata,  GS.S.J.  Ratulangi, Adam Malik, Sayuti Melik, Sutan Syahrir, Madikin Wonohito, Sumanang SH, Manai Sophian, dan  Ali Hasyim.

e.    Anggota PPKI dari Daerah

Berita proklamasi secara resmi dibawa dan disebarluaskan keluar pulau Jawa melalui para anggota PPKI yang berasal dari daerah yang kebetulan menyaksikan peristiwa proklamasi dan menghadiri sidang PPKI. Anggota tersebut antara lain: Teuku Muhammad Hasan (Sumatera), Sam Ratulangi (Sulawesi), Ketut Puja (Nusa Tenggara),  dan AA  Hamidhan (Kalimantan).

f.    Sarana Lain

Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui pemasangan pamflet, poster, dan coretan pada tembok-tembok dan gerbong-gerbong kereta api. Sejumlah besar pamflet disebarkan ke berbagai penjuru kota. Pamflet itu juga dipasang di tempat-tempat strategis. Selain itu, berita proklamasi kemerdekaan juga menggunakan pengerahan massa dan penyampaian dari mulut ke mulut. Keampuhan cara itu terbukti dan berdatangannya masyarakat ke Lapangan Ikada untuk mendengarkan pembacaan Proklamasi Kemerdekaan.

Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui pemasangan pamflet, poster, dan coretan pada tembok-tembok dan gerbong-gerbong kereta api. Sejumlah besar pamflet disebarkan ke berbagai penjuru kota. Pamflet itu juga dipasang di tempat-tempat strategis. Selain itu, berita proklamasi kemerdekaan juga menggunakan pengerahan massa dan penyampaian dari mulut ke mulut. Keampuhan cara itu terbukti dan berdatangannya masyarakat ke Lapangan Ikada untuk mendengarkan pembacaan Proklamasi Kemerdekaan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 dan rakyat telah merdeka bebas dari pemerintahan asing, semua kekuasaan harus di tangan negara dan bangsa Indonesia. 

http://thirtyonenext.blogspot.co.id/2013/01/penyebaran-berita-proklamasi.html

Tugas 2

SEJARAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI - 17 AGUSTUS 1945 DAN LAHIRNYA BANGSA INDONESIA

Simaklah sejarah nasional kita sambil berdoa agar kita bisa mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal agung mulia untuk pribadi, keluarga dan bangsa kita. Merdeka!

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (Jumat, 17 Agustus 1945 M atau 17 Ramadan 1365 H) dibacakan oleh Ir. Soekarno yang didampingi oleh Drs. Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur 56, Cikini, Jakarta Pusat.

Berikut sejarah singkat rangkaian peristiwa menjelang Proklamasi Kemerdekaan RI:
6 Agustus 1945
2 bom atom dijatuhkan ke dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Ini menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.
7 Agustus 1945
BPUPKI berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

9 Agustus 1945
Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.

10 Agustus 1945
Sementara itu, di Indonesia, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Syahrir memberitahu penyair Chairil Anwar tentang dijatuhkannya bom atom di Nagasaki dan bahwa Jepang telah menerima ultimatum dari Sekutu untuk menyerah. Syahrir mengetahui hal itu melalui siaran radio luar negeri, yang ketika itu terlarang. Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda terutama para pendukung Syahrir.

11 Agustus 1945
Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari.

14 Agustus 1945
Saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat (250 km di sebelah timur laut dari Saigon), Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu busuk Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro dengan Jepang. Hatta menceritakan kepada Sjahrir tentang hasil pertemuan di Dalat.


Sementara itu Syahrir menyiapkan pengikutnya yang bakal berdemonstrasi dan bahkan mungkin harus siap menghadapi bala tentara Jepang dalam hal mereka akan menggunakan kekerasan. Syahrir telah menyusun teks proklamasi dan telah dikirimkan ke seluruh Jawa untuk dicetak dan dibagi-bagikan. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap, Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

15 Agustus 1945
Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei) untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong.
Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Maeda, di Jalan Imam Bonjol. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 malam 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan UUD yang sehari sebelumnya telah disiapkan Hatta.

16 Agustus 1945
Gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pengikut Syahrir. Pada siang hari mereka berkumpul di rumah Hatta, dan sekitar pukul 10 malam di rumah Soekarno. Sekitar 15 pemuda menuntut Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan melalui radio, disusul pengambilalihan kekuasaan. Mereka juga menolak rencana PPKI untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus.

Peristiwa Rengasdengklok
Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengasdengklok. Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 mereka menculik Soekarno (bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan) dan Hatta, dan membawanya ke Rengasdengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun risikonya.

Pertemuan Soekarno/Hatta dengan Jenderal Yamamoto
Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, bertemu dengan Jenderal Yamamoto dan bermalam di kediaman wakil Admiral Maeda Tadashi. Dari komunikasi antara Hatta dan tangan kanan komandan Jepang di Jawa ini, Soekarno dan Hatta menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu, dan tidak memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan.

Naskah Proklamasi
Mengetahui bahwa proklamasi tanpa pertumpahan darah telah tidak mungkin lagi, Soekarno, Hatta dan anggota PPKI lainnya malam itu juga rapat dan menyiapkan teks Proklamasi yang kemudian dibacakan pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945.
Sebelumnya para pemuda mengusulkan agar naskah proklamasi menyatakan semua aparat pemerintahan harus dikuasai oleh rakyat dari pihak asing yang masih menguasainya. Tetapi mayoritas anggota PPKI menolaknya dan disetujuilah naskah proklamasi seperti adanya hingga sekarang. Para pemuda juga menuntut enam pemuda turut menandatangani proklamasi bersama Soekarno dan Hatta dan bukan para anggota PPKI. Para pemuda menganggap PPKI mewakili Jepang. Kompromi pun terwujud dengan membubuhkan anak kalimat “atas nama Bangsa Indonesia” Soekarno-Hatta. Rancangan naskah proklamasi ini kemudian diketik oleh Sayuti Melik.

Isi Teks Proklamasi
Isi teks proklamasi kemerdekaan yang singkat ini adalah:

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan
kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia.
Soekarno/Hatta

Di sini ditulis tahun 05 karena ini sesuai dengan tahun Jepang yang kala itu adalah tahun 2605. Teks diatas merupakan hasil ketikan dari Sayuti Melik (atau Sajoeti Melik), salah seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan proklamasi. Sementara naskah yang sebenarnya hasil gubahan Muh.Hatta, A.Soebardjo, dan dibantu oleh Ir.Soekarno sebagai pencatat. Adapun bunyi teks itu sebagai berikut:
Naskah otentik
Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan
kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang
sesingkat-singkatnja.
Djakarta, 17 – 8 – ’45
Wakil2 bangsa Indonesia.

Detik-detik Pembacaan Naskah Proklamasi
Naskah asli proklamasi yang ditempatkan di Monumen Nasional
Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 - 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di laksamana Tadashi Maeda Jln Imam Bonjol No 1.

Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor.


Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alasan pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latief Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh Soehoed untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera Merah Putih (Sang Saka Merah Putih), yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya.[4]. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional.

Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota Barisan Pelopor yang dipimpin S.Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan Proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka.[5]

............

Pembentukan Lembaga-lembaga Kelengkapan Negara
Dalam rangka pembentukan lembaga-lembaga negara ini, maka Presiden menetapkan membentuk lembaga-lembaga negara yang erat kaitannya dengan masalah-masalah awal yang dihadapi Indonesia. Lembaga-lembaga negara yang perlu dan mendesak untuk dibentuk oleh pemerintah pada saat itu adalah sebagai berikut.
a. Pembentukan Lembaga Kementerian (Departemen)
Menteri merupakan jabatan yang memimpin departemen-departemen. Oleh karena itu, pembentukan lembaga kementerian juga diikuti dengan pembentukan departemen-departemen. Departemen ini menangani bidang-bidang yang lebih khusus lagi, sehingga seorang menteri yang diangkat untuk memimpin departemen, hendaknya memahami bidang yang akan ditanganinya itu. Departemen-departemen yang dibentuk beserta menteri-menteri yang diangkat adalah sebagai berikut.
1) Departemen Dalam Negeri : R.A.A. Wiranata Kusumah
2) Departemen Luar Negeri : Mr. Ahmad Subarjo
3) Departemen Keuangan : Mr. A.A. Maramis
4) Departemen Kehakiman : Prof. Mr. Supomo
5) Departemen Kemakmuran : Ir. Surahman T. Adi suryo
6) Departemen Keamanan Rakyat : Supriyadi
7) Departemen Kesehatan : Dr. Buntaran Martoatmojo
8) Departemen Pengajaran : Ki Hajar Dewantoro
9) Departemen Penerangan : Mr. Amir Syarifudin
10) Departemen Sosial : Mr. Iwa Kusumasumantri
11) Departemen Pekerjaan Umum : Abi Kusno Cokrosuyoso
12) Departemen Perhubungan (ad interim) : Abi Kusno Cokrosuyoso
Pembentukan lembaga kementerian (departemen) ini tidak menyimpang dari UUD 1945. Dalam UUD 1945 telah dicantumkan bahwa pemerintahan Republik Indonesia dijalankan oleh Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden memiliki hak prerogatif di dalam mengangkat dan memberhentikan para menterinya. Menteri sewaktu-waktu dapat diganti apabila seorang menteri di dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Presiden. Atau seorang menteri melakukan tindak pidana atau berurusan dengan masalah-masalah hukum yang berlaku di Indonesia.

b. Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah
Dalam rapat PPKI tanggal 22 Agustus 1945 di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa (Gambir Selatan, Jakarta) dibahas tiga masalah utama yang pernah dibicarakan dalam sidang sebelumnya. Pertemuan itu dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. Mohammad Hatta. Hasil yang dapat dicapai adalah sebagai berikut.
1) KNI (Komite Nasional Indonesia) merupakan badan atau lembaga yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu). KNI ini disusun dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah.
2) PNI (Partai Nasional Indonesia) dirancang menjadi partai tunggal negara Republik Indonesia, tetapi dibatalkan.
3) BKR (Badan Keamanan Rakyat) berfungsi sebagai penjaga keamanan umum pada tiap-tiap daerah.
Komite Nasional Indonesia akhimya berhasil dibentuk dengan baik. Bahkan selanjutnya dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan juga dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Komite Nasional Indonesia Pusat dipimpin oleh Kasman Singodimedjo dan Suwiryo sebagai sekretarisnya. Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat terdiri atas 136 orang. Pada tanggal 25 Agustus 1945 pemerintah Republik Indonesia dengan resmi mengumumkan terbentuknya KNIP dan pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1945.
Dalam rapat KNIP tanggal 16 Oktober 1945, Wakil Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan No. X yang isinya memberikan kekuasaan dan wewenang legislatif kepada KNIP untuk ikut serta dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebelum MPR terbentuk dalam pemilihan umum. Kemudian atas desakan Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) Sutan Syahrir, pada tanggal 3 Nopember 1945 pemerintah mengeluarkan Maklumat Politik yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Isi dari Maklumat Politik itu adalah sebagai berikut.
1) Pemerintah menghendaki adanya partai-partai politik, karena partai politik itu dapat membuka jalan bagi semua aliran atau paham yang ada dalam masyarakat.
2) Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilaksanakannya pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.
Dengan demikian, KNIP memiliki peranan dan tugas yang sangat penting pada awal berdirinya negara Republik Indonesia, karena dapat membantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Di samping itu, juga dapat memberikan masukan kepada Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraannya.

c. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara
Setelah mendengar laporan panitia kecil yang dipimpin oleh Ahmad Subardjo, rapat dilanjutkan dengan membahas masalah pertahanan dan keamanan negara. Panitia kecil yang membahas masalah pertahanan dan keamanan negara itu dipimpin oleh Otto Iskandardinata. Panitia kecil itu mengusulkan sebagai berikut.
1) Rencana pembelaan negara dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang mengandung unsur politik perang, tidak dapat diterima.
2) Tentara PETA di Jawa dan Bali serta Laskar Rakyat di Sumatera dibubar-kan, karena merupakan organisasi buatan Jepang yang kedudukannya di dalam dunia internasional tidak memiliki ketentuan dan kekuatan hukum. Negara Indonesia membutuhkan alat pertahanan negara yang sebaik-baiknya. Oleh sebab itu sidang mengusulkan agar Presiden memanggil pemuka-pemuka yang cakap di bidang militer untuk membentuk ketentaraan yang kuat.
Sidang menerima usul tersebut secara akiamasi. Adapun urusan kepolisian dimasukkan dan menjadi bagian dari Departemen Dalam Negeri. Peserta sidang mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar menunjuk panitia pelaksana untuk mempersiapkan pembentukkan tentara kebangsaan dan kepolisian. Selanjutnya Presiden menunjuk Abdul Kadir (ketua), Kasman Singodimedjo, dan Otto Iskandardinata untuk mempersiap¬kan pembentukannya. Di samping itu, peserta sidang juga membahas perlunya dengan segera diciptakan ketentraman dan keamanan.
Selanjutnya, pada tanggal 19 Agustus 1945, para pemuda meminta Presiden dan Wakil Presiden menghadiri rapat yang diselenggarakan di Jalan Prapatan 10 Jakarta, pukul 14.55. Rapat dipimpin oleh Adam Malik bersama Kasman Singodimedjo dan Ki Hajar Dewantara. Dalam rapat itu, Adam Malik membacakan dekrit mengenai lahirnya Tentara Republik Indonesia yang berasal dari anggota-anggota PETA maupun Heiho. Presiden dan Wakil Presiden tidak keberatan terhadap usul itu, namun belum dapat memutuskan pada saat itu. Selanjutnya, pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekamo dalam pidatonya melalui siaran radio mengumumkan pembentukan tiga badan, termasuk Badan Keamanan Rakyat (BKR).
1) Provinsi Sumatera : Teuku Muhammad Hasan
2) Provinsi Jawa Barat : Sutarjo Kartohadikusumo
3) Provinsi Jawa Timur : R.M. Suryo
4) Provinsi Jawa Tengah : R. Panji Suroso
5) Provinsi Sunda Kecil (Nusa Tenggara) : Mr. I Gusti Ketutu Pudja
6) Provinsi Maluku : Mr. J. Latuharhary
7) Provinsi Sulawesi : Dr. G.S.S.J. Ratulangi
8) Provinsi Kalimantan : Ir. Pangeran Mohammad Noor

4. Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Daerah
Untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, dibentuklah perangkat-perangkat atau lembaga-lembaga daerah dengan tugas dan wewenang yang telah diatur perundangan-undangan. Lembaga-lembaga pemerintahan yang terdapat di daerah-daerah seperti:
• Lembaga Pemerintah Daerah; Lembaga ini dipimpin oleh seorang kepala daerah dengan tugas dan wewenangnya adalah menjalankan pemerinta¬han atas daerah yang dikuasainya. Kepala daerah itu merupakan wakil dari pemerintah pusat di dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah-nya.
• Lembaga Komite Nasional Indonesia Daerah (KNI-D); Lembaga ini sebagai tindak lanjut dari pembenrukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNI-P). Lembaga ini diduduki oleh perwakilan dari partai-partai politik yang ada pada daerah-daerah bersangkutan. Tugasnya adalah membantu gubernur dalam menjalankan tugas dan kepengawasan dalam tugas-tugas gubernur sebelum terbentuknya DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) melalui pemilihan umum.
• Lembaga Teknis Daerah; lembaga ini merupakan institusi yang membantu pelaksanaan pemerintahan dari seorang kepala daerah. Lembaga teknis ini juga disebut dengan Dinas, dan terdiri atas Badan Peneliti dan Pengembangan, Badan Perencanaan, Lembaga Pengawasan, Badan Pendidikan, Badan Pelatihan dan sebagainya.
• Dinas Daerah; lembaga ini merupakan unsur pelaksana dari pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Dinas-dinas daerah ini di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Penerangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pendapatan dan sebagainya.
• Wakil Kepala Daerah; wakil kepala daerah adalah pembantu kepala daerah yang menjalankan tugas dan wewenangnya sehari-hari. Apabila kepala daerah berhalangan, maka wakil kepala daerah dapat mengganti-kan tugas dan wewenangnya.
• Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang tugasnya membantu Kepala Daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan atas daerah yang di perintahnya. Sekretariat Daerah ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.
............

Pada tanggal 18 Agustus 1945

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian.


Setelah itu Soekarno dan M.Hatta terpilih atas usul dari Oto Iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.


CARA PENYEBARAN TEKS PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA
Gedung Menteng 31 yang digunakan sebagai tempat pemancar radio yang baru Wilayah Indonesia sangatlah luas. Komunikasi dan transportasi sekitar tahun 1945 masih sangat terbatas. Di samping itu, hambatan dan larangan untuk menyebarkan berita proklamasi oleh pasukan Jepang di Indonesia, merupakan sejumlah faktor yang menyebabkan berita proklamasi mengalami keterlambatan di sejumlah daerah, terutama di luar Jawa. Namun dengan penuh tekad dan semangat berjuang, pada akhirnya peristiwa proklamasi diketahui oleh segenap rakyat Indonesia. Lebih jelasnya ikuti pembahasan di bawah ini.

Penyebaran proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di daerah Jakarta dapat dilakukan secara cepat dan segera menyebar secara luas. Pada hari itu juga, teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari Kantor Domei (sekarang Kantor Berita ANTARA), Waidan B. Palenewen. Ia menerima teks proklamasi dari seorang wartawan Domei yang bernama Syahruddin. Kemudian ia memerintahkan F. Wuz (seorang markonis), supaya berita proklamasi disiarkan tiga kali berturut-turut. Baru dua kali F. Wuz melaksanakan tugasnya, masuklah orang Jepang ke ruangan radio sambil marah-marah, sebab mengetahui berita proklamasi telah tersiar ke luar melalui udara.

Meskipun orang Jepang tersebut memerintahkan penghentian siaran berita proklamasi, tetapi Waidan Palenewen tetap meminta F. Wuz untuk terus menyiarkan. Berita proklamasi kemerdekaan diulangi setiap setengah jam sampai pukul 16.00 saat siaran berhenti. Akibat dari penyiaran tersebut, pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita dan menyatakan sebagai kekeliruan. Pada tanggal 20 Agustus 1945 pemancar tersebut disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Sekalipun pemancar pada kantor Domei disegel, para pemuda bersama Jusuf Ronodipuro (seorang pembaca berita di Radio Domei) ternyata membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio, di antaranya Sukarman, Sutamto, Susilahardja, dan Suhandar. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31, dengan kode panggilan DJK 1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan.

Usaha dan perjuangan para pemuda dalam penyebarluasan berita proklamasi juga dilakukan melalui media pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Harian Suara Asia di Surabaya merupakan koran pertama yang memuat berita proklamasi. Beberapa tokoh pemuda yang berjuang melalui media pers antara lain B.M. Diah, Sayuti Melik, dan Sumanang. Proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan kepada rakyat Indonesia melalui pemasangan plakat, poster, maupun coretan pada dinding tembok dan gerbong kereta api, misalnya dengan slogan Respect our Constitution, August 17!(Hormatilah Konstitusi kami tanggal 17 Agustus!) Melalui berbagai cara dan media tersebut, akhirnya berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luas di wilayah Indonesia dan di luar negeri. Di samping melalui media massa, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Berikut ini para utusan PPKI yang ikut menyebarkan berita proklamasi.

•    Teuku Mohammad Hassan dari Aceh.
•    Sam Ratulangi dari Sulawesi.
•    Ktut Pudja dari Sunda Kecil (Bali).
•    A. A. Hamidan dari Kalimantan.

http://ratnowlanggeng.blogspot.co.id/2013/08/richies-file.html

Tugas 3

Sambutan Masyarakat Boyolali setelah mendengar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945

Jepang menggunakan tenaga rakyat secara paksa untuk membuat pertahanan dengan todongan senjata para tentara Jepang. Para pekerja paksa (romusha) hanya diberi makan sehari sekali dengan setengah panci grontol jagung. Oleh karena itu, menimbulkan rasa dendam di hati rakyat. Dalam hal ini, pemuda Boyolali memegang peranan penting dalam perebutan kekuasaan di daerah Boyolali dalam kekuasaan pendudukan Jepang.

Pada tanggal 15 Agustus 1945 akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Tetapi di daerah-daerah, pelaksanaan penyerahan kekuasaan tersebut tidak segera berjalan lancar.

Berita tentang persiapan proklamasi Kemerdekaan telah dapat diketahui oleh para tokoh pemuda Boyolali, utusan pemuda Markas Barisan Pelopor Jakarta yaitu Supeno pada tanggal 16 Agustus 1945.

Menyambut adanya berita proklamasi dari Jakarta, para pemuda Barisan Pelopor dan Poetra Boyolali berkumpul di rumah Mandani untuk menyusun rencana yang akan dilakukan.

Karena sebelumnya telah mendapatkan berita, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 para pemuda dengan radio yang disimpan secara rahasia di Barisan Pelopor, dapat mengikuti Proklamasi kemerdekaan di Jakarta (Mandani, 16 November 1981). Tepatnya Markas Cabang Barisan Pelopor di Boyolali berpusat di rumah Amongwardoyo, jalan Merbabu Boyolali. Dengan radio gelap itulah para anggota Barisan Pelopor mengetahui pidato Bung Karno tentang Proklamasi Kemerdekaan Repoblik Indonesia. Berita itu segera disiarkan dengan bantuan dari Angkatan Muda Indonesia (AMI).

Pada tanggal 19 Agustus 1945 ada seorang pemuda dari Sala bernama Indromarjoko, memberikan plakat-plakat tentang kemerdekaan dan Lencana Merah Putih untuk ditempelkan pada dinding gedung-gedung di tepi jalan. Dengan tindakan demikian berarti memberikan penerangan kepada masyarakat tentang telah adanya proklamasi Kemerdekaan Indonesia.Disamping itu para pemuda secara spontan mengibarkan bendera merah putih yang pertama kali di halaman kantor kabupaten, setelah didahului dengan penurun bendera Jepang. Pengibar benderanya : Mandani dan Amongwardoyo dengan disaksikan oleh RNg.Swonopranoto, Harbuntalib, Soebagiyo, Sutrisno, Kunto Sudarsono, dan beberapa orang yang lain ( Wardoyo, 26-10-1981; Mandani, 16-10-1981; Sutrisno 23-01-1982). Pada sore harinya bendera diturunkan oleh bupati Boyolali RT Reksonagoro. Bahkan karena adanya ultimatum dari bupati tersebut maka pengibran bendera merah putih dipindahkan kesebelah selatan Benteng Renovatum, yang sekarang bernama lapangan Olahraga Kridanggo. Piket penjagaan bendera diadakan dan diatur secara terus menerus bergiliran. Dengan adanya larangan pengibaran bendera tersebut kiranya justru merupakan cambuk tumbuhnya semangat nasional merebut pemerintahan dari tangan Jepang ( Sastosuroso, 16-02-1982). Hal tersebut terbukti, karena tidak lama kemudianterjadi peristiwa “ penyerobotan kekuasaan “dari tangan Bupati Rt Reksonagoro oleh para pemuda. Memang pelaksanaan menegakkan pemerintahan Republik di daerah Boyolali yang dialkukan oleh para pemuda menghadapi dua hal yang harus segera diatasi, yaitu :  

·         Pengambilan alihan kekuasaan dari pemerintah Pangreh Praja kasunanan dan

·         Pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang.

Disusun oleh :

Isniyatin Nur Yusrina                            ( 16  )

Puspasari Wahyu Nugraheni   ( 24 )

Riska Ayu Wulandari                     ( 25 )

Wasis Singgih Sasono                   ( 31  )