Nama Kelompok 4 :   1. Migrananto Ridho Nugroho

                                    2. Muhammad Ardhian N F

                                    3. Muhammad Ichbal

                                    4. Muhammad Irfaan Yolanda

                                    5. Nurun Nubuwati

                                    6. Puspasari Wahyu Nugraheni

PEMERINTAHAN DARURAT REPUBLIK INDONESIA (PDRI)

1.       Latar Belakang Terbentuknya PDRI

Pemimpin republic di Jawa telah menduga kemungkinan agresi Belanda II dan telah membuat rencana menghadapi kemungkinan itu. Pada bulan November 1948, wakil presiden Hatta mengajak Mr. Syafruddin Prawiranegara- Menteri kemakmuran Republik- ke Bukittinggi, dan Hatta kembali ke Yogyakarta Syafruddin tetap tinggal untuk mempersiapkan kemungkinan pembentukan sebuah pemerintahan darurat di Sumatra- seandainya ibu kota Republik di Jawa jatuh ke tangan Belanda. Pertengahan Desember 1948, perdana menteri India Jawaharlal Nehru mengirim sebuah pesawat untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar Jawa. Dalam perjalanan keluar Jawa, pesawat itu akan singgah di bukitinggi, disini hatta akan tinggal untuk mengepalai pemerintahan darurat sementara presiden soekarno terbang ke New Delhi, dan dari sana ke New York mengajukan masalah Republik ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi sebelum pesawat Nehru sampai di Yogyakarta, pesawat tersebut tertahan di Singapura karena pemerintah Belanda menolak member izin melintasi daerah mereka dan memberikan hak mendarat di Jakarta. Jadi, Soekarno dan Hatta masih berada di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember ketika belanda menyerang dan menduduki kota itu.

Di Bukitinggi, ketika mendengar berita belanda menyerang Yogyakarta Syafruddin pada mulanya tidak percaya bahwa pemerintahan Republik dapat hancur sedemikian cepatnya atau bahwa hampir smua anggota cabinet, termasuk Soekarno dan Hatta telah membiarkan diri mereka tertahan. Dia menduga bahwa laporan itu mungkin hanya propaganda Belanda, dan merasa kurang pasti dengan legalitas kekuasaanya, dia menunda pembentukan pemerintahan darurat di Sumatra sampai sesudah dia, bersama dengan para pemimpin pemerintahan provinsi Sumatra dan komandan militer Sumatra yang baru colonel Hidayat, meninggalkan bukitinggi dan mundur ke Halaban, kira-kira 16 km di tenggara Payakumbuh. Mereka sampai disana 21 Desember dan segera di ikuti residen Sumatra Barat Rasjid.

          Di Halaban mereka segera menyusun strategi untuk menjawab serangan belanda. Yakin bahwa pada  saat itu pemimpin-pemimpin Republik di Jawa telah di tahan belanda, maka pada tanggal 22 Desember Syafrudin mengumumkan berdirinya pemerintahan darurat republic Indonesia (PDRI), dia sendiri sebagai ketua, gubernur Sumatra Mr. Tengku Moh D. Hassan sebagai wakil ketua dan Mr. Rasjid sebagai menteri keamanan. Kabinet mengangkat panglima angkatan darat, laut dan udara, dan menunjuk perwakilan Indonesia di India, Mr. Maramis sebagai menteri luar negeri dan menugaskannya agar membawa masalah Indonesia ke PBB. Mereka kemudian menunjuk Susanto- seuanya menteri dalam cabinet Hatta yang luput dari penangkapan Belanda ketika mereka meyerang Yogyakarta.

Sejak itu PDRI memainkan peranan penting dan menjamin bahwa perjuangan melawan Belanda tetap di pimpin oleh pemerintahan yang sah yang di akui oleh republic di seluruh nusantara. PDRI merupakan symbol nasional dan faktor pemersatu, khususnya bagi pasukan gerilya yang terpencar di seluruh Jawa dan Sumatra, karena pemerintahan Syafruddin diakui oleh pasukan Republik (dibawah panglima besar sudirman). Sebagai pengganti yang sah dari pemerintahan Soekarno dan Hatta. Penulis sejarah Sumatra Barat Mestika Zed mempertanyakan apa yang akan terjadi bagi perjuangan kemerdekaan Republik seandainya PDRI tidak mendapatkan kesetiaan dari Sudirman dan perwira bawahannya di Jawa dan Sumatra.

Sebelum meninggalkan Halaban, pemimpin republic memencar. Syafruddin dan kebanyakan menterinya berangkat ke selatan unuk mendirikan pemerintahan mobil di bidang alam, di perbatasan Sumatra barat dengan Jambi. Colonel Hidayat dan komandemen militer Sumatra bernagkat ke utara, berhenti untuk beberapa minggu di rao, di bagian utara Sumatra barat dan kemudian melanjutkan “long march” ke Aceh disana Hidayat membentuk markas komando, militer Sumatra di daerah yang tidak pernah terjamah oleh Belanda. Mr. Rasjid dan anggata pemerintahan Sumatra Barat pindah ke Kototinggi, suatu nagari di pegunungan di luar Suliki, sebelah utara Payakumbuh. Ia ditemani oleh Catib Sulaiman dan Anwan Sutansaidi, sampai disana 24 desember dan membentuk pemerintahan militer Sumatra barat di kantor perwakilan nagari.

2.       Tokoh Sjafruddin Prawiranegara serata Peranannya dalam PDRI

Mr. Sjafruddin Prawiranegara lahir di Serang, Banten pada tanggal 28 Februari 1911 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1989 pada umur 77 tahun. Beliau adalah pejuang pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Tokoh yang lahir di Anyar Kidul memiliki nama kecil “kuding”, yang berasal dari kata Udin pada nama Sjafruddin. Ia memiliki darah keturunan Sunda dari pihak ibu dan Sunda Minangkabau dari pihak ayah.

Sebelum kemerdekaan, Sjafruddin pernah bekerja sebagai pegawai siaran radio swasta (1939-1940), Petugas pada Departemen Keuangan Belanda (1940-1942), serta pegawai departemen Keuangan Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, Ia menjadi anggota Badan Pekerja KNIP (1945), yang  bertugas sebagai badan legislatif di Indonesia sebelum terbentuknya MPR dan DPR. KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Agresi Militer Belanda II atau operasi gagak terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Syahrir dan beberapa tokoh lainnya. Pemerintahan resmi lumpuh. Sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan oleh dewan siasat, yaitu basis pemerintahan sipil akan dibentuk di Sumatera, maka Presiden dan Wakil Presiden membuat surat kuasa yang ditujukan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukittinggi, bahwa ia diangkat sementara membentuk kabinet dan mengambil alih Pemerintahan Pusat. Pemerintahan Sjafruddin ini kemudian dikenal sebagai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.

Di sebuah dangau kecil yang belakangan dikenal sebgai “Dangau Yaya” Syafruddin Prawiranegara mengumumkan berdirinya PDRI pada Rabu 22 Desember 1948. Dari sudut pandang seorang pemuda pengikutnya, Kamil Koto, mengalirlah kisah presiden Sjahfruddin Prawiranegara yang selama 207 hari nyaris melanjutkan kemudi kapal besar bernama Indonesia yang sedang oleng dan nyaris karam. Sebuah perjuangan yang mungkin terlupakan, tetapi sangat krusial dalam memastikan keberlangsungan Indonesia. Atas usaha Pemerintahan Darurat, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. Perjanjian Roem-Royen mengakhiri upaya Belanda, dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Pada 13 Juli 1949, diadakan siding antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta serta sejumlah Menteri kedua Kabinet. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta. Meskipun hanya sementara memegang jabatan Presiden, namun memiliki arti penting pada masanya. Tetapi sosok Syafruddin Prawiranegara seolah tenggelam ketika penguasa Orde Baru menebar jaring kepatuahan tanpa reserve. Tampaknya Syafruddin Prawiranegara memang berseberangan dengan Suharto.

3.       Peranan Syafruddin Prawiranegara dalam PDRI

Mr. Sjafruddin adalah seorang yang berjasa dalam menyelamatkan eksistensi Negara Republik Indonesia. Di sini ada suatu peranan yang diberikan oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara adalah tetap membuat Indonesia berada dalam pemerintahan yang merdeka dan berdaulat. Karena kita ketahui bahwa ketika Soekarno ditahan oleh Pemerintah Belanda akibat dari Agresi Militer II maka Presiden memberikan mandat kepada Mr. Syafruddin ini untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Kita telah mengetahui bahwa Negara merupakan integrasi dari kekuatan politik, Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kepala Negara adalah suatu simbol dari pemerintahan yang merdeka dan berdaulat karena didalamnya terdapat mengenai unsure-unsur yang ada dalam suatu Negara.

Dengan adanya PDRI dan Mr. Sjafruddin dipilih sebagai pejabat Presiden sementara maka eksistensi Negara Indonesia tetap ada serta merdeka dan berdaulat karena dihadapan pemerintah Belanda, pemerintahan RI de facto di pimpin oleh Soekarno dari penjara, meskipun sebenarnya de jure pemerintahan berada di tangan Syafruddin Prawiranegara dan kedudukan Soekarno yang berada dalam tahanan bukan lagi sebagai kepala Negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi, dengan diberikan mandat dari Presiden kepada kepala pemerintahan darurat RI maka posisi Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai pejabat Presiden sementara (Ketua PDRI) dan bukan dianggap sebagai Presiden RI yang utuh karena ia hanya sebagai pemegang jabatan sementara saja berdasarkan mandat yang diterimanya dari mandatory yaitu Presiden Pertama RI sendiri. Maka dari fakta sejarah ini, Mr. Syafruddin Prawiranegara tidak menyalahgunakan amanah pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) untuk mengangkat dirinya sebagai Presiden PDRI melainkan hanya sebagai ketua PDRI.

Ketika PDRI sendiri Mr. Syafruddin ini sendiri selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah terpencil dikarenakan pemerintahan PDRI sangat dicari oleh pihak kolonial belanda untuk dihancurkan. Namun ini bukan berarti pemerintahan darurat ini tanpa adanya perlawanan karena pada tanggal 1 Januari 1949 PDRI ini membentuk lima wilayah pemerintahan militer di Sumatra yaitu Aceh dengan gubernur Militer Tgk Daud Beureuh. Daerah Tapanuli dan Sumatra Timur Bagian Selatan dengan Gubernur Militer dr. Ferdinand Lumban Tobing sedangkan Riau dengan Gubernur Militer R.M Utoyo. Sumatra Barat dipimpin oleh Gubernur Militer Mr. Sultan Muhammad Rasjid dengan Wakil Gubernur Militer Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim. Sementara Sumatra Selatan denagn Gubernur Militer dr. Adnan Kapau Gani. Mungkin pembentukan ini dengan maksud sebagai alat bertahan dan melakukan dari gerakan mobilisasi tentara pemerintahan Belanda sehingga Pemerintahan Darurat Republik Indonesia tetap terlindungi dari serangan musuh dan eksistensi Negara Indonesia tetap ada.

4.       Kronologi dari PDRI

Setelah terjadinya peristiwa pengkudetaan PKI di Madiun 19 September 1948, Belanda kembali melancarkan Agresi Militer II pada tanggal 19 Desember 1948 tepatnya pukul 06.00 pagi. Serangan ini dilakukan oleh pihak Belanda sebagai serangan terakhir yang bertujuan untuk menghancurkan Republik Indonesia. Dengan pasukan lintas udara, serangan langsung ditujukan ke ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta. Lapangan terbang Maguwo dapat dikuasai Belanda, dan selanjutnya seluruh kota Yogyakarta. Dengan keberhasilan ini maka Belanda beranggapan bahwa mereka dapat dengan mudah menduduki dan melumpuhkan ibu kota Republik Indonesia. Dengan adanya Agresi Militer II ini secara fisik Belanda berhasil menangkap dan menawan Presiden Soekarno yang diterbangkan ke Prapat dan kemudian dipindahkan ke Bangka, Wakil Presiden Mohammad Hatta yang diasingkan di Bangka, dan beberapa petinggi lainnya seperti Agus Salim (Menteri Luar Negeri), Mohammad Roem dan beberapa menteri lainnya.

Sebelum para petinggi Republik Indonesia ini di tawan oleh pihak Belanda, mereka mengadakan sidang Kabinet dan mengambil sebuah keputusan untuk memberikan mandat melalui radiogram yang akan dikirimkan kepada Menteri Kemakmuran yaitu Mr. Syarifuddin Prawiranegara  yang sedang berada di Sumatera. Mandat atau materi kawat ini dikirim pada menit-menit terakhir sebelum Soekarno-Hatta ditawan. Mandat tersebut berisikan agar Mr. Syarifuddin Prawiranegara mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Dengan tertangkapnya para petinggi Republik Indonesia lantas tidak berarti bahwa pemerintah Republik Indonesia telah berakhir. Pada umumnya tentara Republik Indonesia tidak dapat memahami alasan menyerahnya para politisi sipil pada Belanda sementara para prajurit mengorbankan jiwa mereka demi Republik. Seluruh kekuatan TNI yang ada di Yogyakarta di perintahkan keluar kota untuk bergerilya. Pasukan-pasukan Republik Indonesia mengundurkan diri ke luar kota-kota dan memulai perang gerilya secara besar-besaran di kedua belah garis Van Mook. Selain menteri kawat yang dikirimkan kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara, wakil presiden Mohammad Hatta dan Menteri Luar Negeri Hadji Agoes Salim mengirim Kawat kedua kepada Dr. Soedarsono, A.N. Palar, Mr. A.A. Maramis di New Delhi.

Materi kawat atau radiogram itu ternayata tidak pernah diterima oleh Mr. Syarifuddin, hal ini diperkirakan bahwa dalam keadaan perang itu sangat dituntut mobilitas yang tinggi dengan berpindah-pindah kedudukan yang dimaksudkan untuk menghindari serangan dari lawan. Kekhawatiran inilah yang menyebabkan Hatta mengirimkan radiogram kepada Dr. Sudardono, A.N. Palar, Mr. A.A. Maramis. Namun, kontroversi mengenai sampai tidaknya radiogram itu berhenti pada tanggal 22 Desember 1948, ketika di desa Halaban, dekat Payakumbuh, Sumatra Barat, diadakan rapat dengan beberapa tokoh, yang akhirnya memutuskan untuk membentuk pemerintah darurat. Mr. Syafruddin Prawiranegara, terpilih sebagai PDRI dan pada tanggal 31 Maret 1949 berhasil membentuk pemerintah darurat.

5.       Susunan Kabinet PDRI

A.     Mr. Sjafruddin Prawiranegara: Ketua merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan

B.      Mr. Soesanto Tirtoprodjo: Wakil Ketua merangkap Menteri Kehakiman dan Menteri Pembangunan dan Pemuda

C.      Mr. AA. Maramis: Menteri Luar Negeri (berkedudukan di New Delhi, India)

D.     dr. Soekirman: Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Kesehatan

E.      Mr. Loekman Hakiem: Menteri Keuangan

F.      Mr. IJ. Kasimo: Menteri Kemakmuran dan Pengawas Makanan Rakyat

G.     KH. Masjkoer: Menteri Agama

H.     Mr. T. Moh. Hasan: Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan

I.        Ir. Indratjahja: Menteri Perhubungan

J.        Ir. Mananti Sitompoel: Menteri Pekerjaan Umum

K.     Mr. St. Moh. Rasjid: Menteri Perburuhan dan SosiaL

6.       Perjalanan singkat PDRI

Setelah ditawannya Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta dan beberapa Menteri lainnya. Sesuai dengan rencana awal dalam sidang kabinet tanggal 19 Desember 1948 bahwa seluruh kekuatan TNI yang masih ada di Yogyakarta diperintahkan ke luar kota untuk melakukan gerilya. Angkatan perang yang telah membagi wilayah pertahanan republik menjadi dua komando, yaitu Jawa dan Sumatra siap melaksanakan rencana di bidang pemerintahan tersebut. Untuk melancarkan rencananya telah disiapkan konsepsi baru dalam bidang pertahanan. Konsepsi tersebut dituangkan dalam perintah siasat nomor 1 tahun 1948 yang pokok isinya adalah sebagai berikut:

a.       Tidak melakukan pertahanan yang linear

b.       Memperlambat setiap majunya serbuan  musuh dan pengungsian total, serta bumi hangus total

c.       Membentuk kantong-kantong di tiap onderdistrik yang mempunyai kompleks di beberapa pegunungan, dan

d.       Pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal menyusup ke belakang garis musuh dan membentuk kantong-kantong sehingga seluruh pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas.

Siasat ini berhasil untuk melawan Belanda yang bersenjatakan lengkap. Perlahan ara TNI ini bergerilya ke luar Yogyakarta. Di jawa, berdasarkan siasat tersebut berlangsung long march siliwangi yang sangat terkenal itu. Sejumlah 11 Bathalion Divisi Siliwangi dengan keluarga mereka dan penduduk lainnya mulai bergerak kembali ke Jawa Barat dengan jalan kaki. Namun, setibanya di Jawa Barat mereka dihadang oleh Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Namun, setelah dua bulan melkaukan long march, mereka berhasil untuk menguasai atau memperoleh kedudukan di Jawa Barat sesuai dengan yang diharapkan.

Berkat Perjuangan Mr. Syafruddin Prawiranegara dengan PDRI di Bukittinggi Sumatra Barat dan exile government di India, serta perjuangan A.N. Palar selaku wakil Indonesia di PBB, menyebabkan dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi pada tanggal 28 Januari 1949.

Kemudian pada yanggal 1 maret1949 terjadilah serangan umum terhadap kota Yogyakarta yang diduduki oleh Belanda ketika itu. Penyerangan inii dilakukan oleh TNI dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Suharto. Komandan Brigade 10 daerah wehrkreise ketiga yang membawahi daerah Yogyakarta. Awal penyerangan ini dibentuk sektor-sektor untuk mempermudah pengepungan. Seckor barat dipimpin oleh major Fentje Sumual, sektor untuk selatan dan timur dipimpin oleh major Sarjono, sektokr utara dipimpin oleh major Kusno. Untuk sektor kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki. Serangan dilakukan dari berbagai penjuru kota, sehingga dalam waktu 6 jam Yogyakarta behasil di kepung dan di kuasai oleh TNI. Dan serangan umum ini berhasil mencapai tujuannya yaitu mendukung perjuangan secara diplomasi dan meninggikan moral rakyat serta TNI  yang sedang bergerilya, menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan yang mampu mengadakan ofensif serta mematahkan moral pasukan Belanda.

7.       Akhir dari PDRI

Belanda menerima himbauan PBB supaya mengadakan gencatan senjata pada tanggal 31 Desember 1948 di Jawa dan tanggal 5 Januari 1949 di Sumatra, tetapi perang gerilya terus berlangsung. Sebagian besar satuan tentara beroperasi secara otonom selama perang gerilya ini. Di samping banyak kemenangan kecil mereka atas pihak Blanda, pasukan-pasukan Republik yang berada di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto mendapat suatukemenangan besar ketika mereka berhasil merebutkembali dan menguaasai Yogyakarta selama eman jam pada tanggal 1 Maret 1949.

          PBB dan Amerika Serikat mulai mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Belanda. Dengan memberikan berbagai tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh militer Rrepublik dan Amerika Serikat, akhirnya pada bulan April Belanda telah sepakat untuk menyerah , tetapi mendesak untuk mengadakan perbincangan-perbincangan dengan pemerintah Republik. Pada tangal 6 Juli 1949 pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta.

Berahkirnya keperintahan PDRI ini kemudian berkaitan erat dengan perundingan Roem-Royen dimana Belanda menyetujui pemerintahan republik ke Yogyakarta. Dan membebaskan tahanan  politik yang ditahan sejak 19 Desember 1948 tersebut, hal ini juga berarti pemerintahan kedaulatan akan segera di serahkan oleh Belanda kepada Padaris, ditambah dengan menginggalnya Panglima Militer Belanda Simon H. Spoor yaitu salah satu tokoh yang memprakarsai perebutan kedaulatan pemerintah Indonesia.

Walaupun begitu, pertahanan Indonesia di Sumatra tak sepenuhnya aman Belanda yang berkubu di Bukittinnggi beruasaha berkali-kali mengusir pasukan kita yang berpangkal di Palupuh. Hingga sampai pada penyerahan kedaulatan oleh Belanda ke Republik Indonesisa. Pertempuran-pertempuran tidak sering terjadi terlebih setelah case fire gerakan Belanda yang tertuju pada keamanan saja.

Beberapa tokoh agak sedikit bertentangan dengan delegasi-delegasi Belanda yang berdampak pada putusan pengembalian mandat PDRI kepada pemerintahan di Yogyakarta. Pemerintahan yang berlangsung kurang lebih selama 7 bulan ini berakhir ketika penyerahan mandat dari PDRI kepada Hatta pada tanggal 14 Juli 1948. Setelah perjanjian Rpem-Royen disahkan dan Natsir meyakinkan Prawiranegara untuk datang dan menyelesaikan duailisme pemerintahan yang ada pada saat itu.

                         

                                                                   PERJANJIAN ROEM ROYEN

Isi Perjanjian Roem Royen - Akhirnya titik terang dalam sengketa penyelesaian konflik antara pihak Indonesia-Belanda terlihat. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak bersedia untuk maju ke meja perundingan. Keberhasilan membawa masalah Indonesia-Belanda ke meja perundingan tidak terlepas dari inisiatif komisi PBB untuk Indonesia. Pada tanggal April 4 April 1949 dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran, anggota komisi dari Amerika serikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem.

Dalam perundingan Roem Royen, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk perundingan selanjutnya. Sebaliknya, pihak Belanda menuntut penghentian perang gerilya oleh Republik Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 7 Mei 1949 berhasil dicapai persetujuan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Kemudian disepakati kesanggupan kedua belah pihak untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal 28 Januari 1949 dan persetujuan pada tanggal 23 Maret 1949. Pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia Mr. Mohammad Roem yang berisi antara lain sebagai berikut.

1.       Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya.

2.       Kedua belah pihak bekerja sama dalam hai mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban.

3.       Belanda turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat.

Pernyataan Delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J.H. van Royen, yang berisi antara lain sebagai berikut.

1.       Pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Karesidenan Yogyakarta.

2.       Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948.

3.       Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indo-nesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).

4.       Konferensi Meja Bundar (KMB) akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.

Dampak Perjanjian Roem Royen

Dengan tercapainya kesepakatan dalam Perjanjian Roem-Royen maka Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra memerintahkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta dari tangan Belanda. Sementara itu, pihak TNI dengan penuh kecurigaan menyambut hasil persetujuan itu. Namun, Panglima Besar Jenderal Sudirman memperingatkan seluruh komando di bawahnya agar tidak memikirkan masalah-masalah perundingan.

Perjanjian Roem Royen

Untuk mempertegas amanat Jenderal Sudirman itu, Panglima Tentara dan Teritorium Jawa Kolonel A.H. Nasution memerintahkan agar para komandan lapangan dapat membedakan gencatan senjata untuk kepentingan politik atau kepentingan militer. Pada umumnya kalangan TNI tidak mempercayai sepenuhnya hasil-hasil perundingan, karena selalu merugikan perjuangan bangsa Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan segitiga antara Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda di bawah pengawasan Komisi PBB yang dipimpin oleh Christchley. Perundingan itu menghasilkan tiga keputusan, yaitu sebagai berikut.

1.       Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 1949.

2.       Perintah penghentian perang gerilya akan diberikan setelah pemerintahan Republik Indonesia berada di Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 1949.

3.       Konferensi Meja Bundar (KMB) akan dilaksanakan di Den Haag. 

Pasca Perjanjian Roem Royen

Setelah tercapainya perundingan Roem Royen, pada tanggal 1 Juli 1949 pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya, disusul dengan kedatangan para pemimpin Republik Indonesia dari medan gerilya. Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba kembali di Yogyakarta tanggal 10 Juli 1949. Setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 diselenggarakan siding cabinet. Dalam siding tersebut Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandate kepada wakil presiden Moh Hatta. Dalam siding tersebut juga diputuskan Sri Sultan Hamengku Buwono IX diangkat menjadi menteri pertahanan merangkap koordinator keamanan.