Disusun Oleh:

1.                       Bagaskara Dwi Wahyu Jati                 (06)

2.                       Gerano Sukarno                                  (13)

3.                       Hasan Hendratmoko                           (14)

4.                       Isniyatin Nur Yusrina                         (16)

5.                       Malik Kamaludin Bazar                      (18)

6.                       Muhammad Ichbal                              (21)

7.                       Puspasari Wahyu Nugraheni               (24)

Kelas : XII IPS 2

KEHIDUPAN POLITIK MASA ORDE BARU

Politik Dalam Negeri

A.    Pembentukan Kabinet Pembangunan

Kabinet pertama pada masa peralihan kekuasaan adalah Kabinet Ampera dengan tugasnya Dwi Darma Kabinat Ampera, yaitu menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet Ampera terkenal dengan nama Catur Karya Kabinet Ampera, antara lain sebagai berikut :

1.   Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan

2. Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal 5 Juli 1968

3.  Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional

4. Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya

B.  Setelah sidang MPRS tahun 1968, Suharto ditetapkan sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun dan dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida, meliputi:

1.                       Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi

2.                       Menyusun dan melaksanakan Pemilihan Umum ekonomi

3.                       Mengikis habis sisa-sisa Gerakan 30 September

4.                       Membersihkan aparatur Negara di pusat dan daerah dari pengaruh PKI.

5.                       Pembubaran PKI dan Organisasi massanya

C.                      Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik

Pemerintah melakukan penyederhaan dan penggabungan (fusi) partai- partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan sosial politik itu adalah :

1.                       Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI

2.                       Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo

3.                       Golongan Karya

D.                     Pemilihan Umum

Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu.

Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik. Apalagi Pemilu berlangsung dengan asas LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Namun dalam kenyataannya Pemilu diarahkan untuk kemenangan salah satu kontestan Pemilu yaitu Golkar. Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak Pemilu 1971 sampai dengan Pemilu 1997 menguntungkan pemerintah di mana perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode, karena pada masa Orde Baru presiden dipilih oleh anggota MPR. Selain itu setiap pertanggungjawaban, Rancangan Undang-Undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan MPR dan DPR tanpa catatan.

E.                      Peran Ganda ABRI

Peran ganda ABRI terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan POLRI dalam pemerintahan adalah sama. Di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melalui Pemilu.

F.                       Pemasyarakatan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)

G.                     Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat dengan disaksikan oleh wakil PBB pada tanggal 2 Agustus 1969.

Politik Luar Negeri

Pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan. MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus didasarkan kepada kepentingan nasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan.

A.                     Kembali menjadi anggota PBB

Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia lainnya bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Selain itu Indonesia juga memulihkan hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara lainnya yang sempat renggang akibat politik konfrontasi Orde Lama.

B.                      Normalisasi hubungan dengan beberapa Negara

C.                      Pemulihan hubungan dengan Singapura dan Malaysia

D.                     Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia

E.                      Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatic

F.                       Peresmian persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak dilakukan di Jakarta tanggal 11 agustus 1966 dan ditandatangani persetujuan Jakarta (Jakarta Accord).

KEHIDUPAN EKONOMI MASA ORDE BARU

Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah menempuh cara sebagai berikut:

1.      Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi

2.      Kerja Sama Luar Negeri

3.      Pembangunan Nasional