ANGGOTA KELOMPOK :
1. Ahza Arzanul Haq (01)
2. Bima Setya Aji (07)
3. Iqbal Farhan Hilmy (15)
4. Muhammad Ardhian
Nurul Falah (20)
5. Muhammad Irfaan
Yolanda (22)
6. Riska Ayu Wulandari (25)
7. Satrio Budi Utomo (27)
8. Sri Agung Wisnu
Wardhani (30)
Keadaan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru
Kehidupan
Politik Masa Orde Baru
1. Melakukan
pembaharuan menuju perubahan seluruh tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan
bernegara
2. Menyusun
kembali kekuatan bangsa menuju stabilitas nasional guna mempercepat proses
pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur
3. Menetapkan
Demokrasi Pancasila guna melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen.
Melaksanakan Pemilu secara teratur serta penataan pada lembaga-lembaga negara.
Melaksanakan Pemilu secara teratur serta penataan pada lembaga-lembaga negara.
Politik
Dalam Negeri
1. Pembentukan
Kabinet Pembangunan
2. Selanjutnya
setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden untuk masa
jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet
Pembangunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida
3. Pembubaran
PKI dan Organisasi masanya
4. Penyederhanaan
dan Pengelompokan Partai Politik
5. Pemilihan
Umum
6. Peran
Ganda ABRI
7. Pemasyarakatan
P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)
8. Mengadakan
Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat dengan disaksikan oleh wakil
PBB pada tanggal 2 Agustus 1969.
Politik
Luar Negeri
1. Kembali
menjadi anggota PBB
2. Normalisasi
hubungan dengan beberapa negara
3. Pemulihan
hubungan dengan Singapura
4. Pemulihan
hubungan dengan Malaysia
5. Rakyat
Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil
mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia
6. Pemerintah
kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik
7. Peresmian
persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia oleh Adam Malik dan Tun Abdul
Razak dilakukan di Jakarta tanggal 11 agustus 1966 dan ditandatangani
persetujuan Jakarta (Jakarta Accord).
Kehidupan
Ekonomi Masa Orde Baru
Pada masa Demokrasi
Terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan
ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta.
Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha
penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat
inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun
1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu
menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan
pemerintah. Oleh karena itu pemerintah menempuh cara sebagai berikut:
1. Stabilisasi
dan Rehabilitasi Ekonomi
2. Kerja
Sama Luar Negeri
3. Pembangunan
Nasional
0 komentar:
Posting Komentar